Takalar / linsrikandi25.com – Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Takalar, tepatnya di Desa Punaga, Kecamatan Laikang, pada Sabtu (19/4/2025).
Dalam kunjungan tersebut, KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali hadir bersama sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Kabaharkam Mabes Polri Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, S.I.K., M.Si., Ketua BAZNAS RI, Anggota DPR RI, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Pangdam Hasanuddin, Kapolda Sulsel, Danlantamal VI Makassar, Bupati Takalar, Bupati Kepulauan Selayar, Dandim Takalar, Wakapolres Takalar, Kapolsek Marbo, serta tokoh masyarakat setempat.
Kunjungan ini disambut masyarakat punaga dengan membentangkan spanduk yang berisi aspriasi dan keprihatinan masyarakat punaga terhadap jalan yang sudah puluhan tahun rusak dan abrasi yang mengancam masyarakat punaga saat musim hujan tiba. Masyarakat berharap Kehadiran bupati Takalar dan kepala staff angkatan laut ini dapat membuka mata pemerintah daerah terkait kondisi yang memprihatinkan didesa punaga.
Menurut kamaruddin pemuda punaga yang menjadi inisiator gerakan ini bahwa “jalan rusak yang sudah sangat memprihatinkan ini harusnya diperhatikan oleh pemerintah daerah, pengembang parawisata harusnya sejalan dengan perbaikan akses menuju wisata-wisata yang ada ditakalar tanpa terkecuali, punaga yang kita kenal ada beberapa destinasi wisata dan situs sejarah yang sering dikunjungi wisatawan”.
“Selain itu abrasi yang terjadi sangat mencemaskan masyarakat, setiap kali hujan dan angin kencang menyelimuti punaga, bahkan kantor punaga menjadi bagian terdampak abrasi. Sampai hari dengan akses informasi yang kami peroleh perbaikan jalan dan penanggulangan abrasi belum masuk perencanaan” Tegas kamaruddin
“Pemerintah desa juga harus menyampaikan dengan jalur pemerintahan terkait kondisi punaga hari ini yang sangat memprihatinkan. Bukan hanya destinasi wisata yang harus di akses ke publik, tetapi aspek-aspek penunjang parawisata seperi akses jalan dan sebagainya juga harus di up agar pemerintah daerah tau kondisi yang sebenarnya” tutup kamaruddin
linsrikandi24 